OC Kaligis: Saya Bukan Ditangkap, Tapi Diculik KPK #bongkarkasusOCK

Tersangka kasus suap atas hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan, OC Kaligis, hari ini angkat bicara mengenai penangkapannya yang kontroversial. Pengacara senior itu hadir di gedung Komisi Pemberantasan (KPK) siang ini untuk mengikuti ibadah mingguan bersama dengan tahanan KPK yang beragama Kristiani lainnya.

“Saya bukan ditangkap paksa, tapi saya diculik tanpa surat panggilan, langsung ditangkap di Hotel Borobudur sekitar jam 2 siang saat saya sedang bersama anak saya, David Kaligis,” ujar OC Kaligis, Minggu 19 Juli 2015 di gedung KPK, Jakarta.

OC Kaligis mengaku dia sama seklai tidak pernah memberikan uang kepada anak buahnya yang bernama M Yagari Bhastara alias Gerry untuk melakukan suap kepada tiga orang hakim yang disebutkan.

Gerry, dikatakan Kaligis, pergi ke Medan bukan dan sama sekali tidak atas perintah dari pihaknya, “Tiket juga bukan dari saya,” kata Kaligis.

Ayah pesinetron cantik Velove Vexia itu menjelaskan perilaku KPK yang sewenang-wenang melakukan penangkapan atas dia akan berindikasi kepada perlakuan yang sama terhadap pengacara lainnya kelak.

“Kalau saya sudah diperlakukan sewenang-wenang, mulai saat ini para pengacara lain saya dapat diperlakukan dengan cara yang sama sehingga akan meruntuhkan dunia pengacara sebagai profesi yang mulia,” ujar Kaligis.

Lebih lanjut ia akan meminta keadilan dan penegakkan hukum yang sebenar-benarnya kepada KPK. Ia juga akan berbalik melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib. (ren)

sumber : Viva.co.id

OC Kaligis Bantah Perintahkan Anak Buahnya Beri Hakim PTUN THR #bongkarkasusOCK

JAKARTA – Tersangka kasus dugaan suap kepada tiga hakim dan satu panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) OC Kaligis membantah pernah memerintahkan anak buahnya yakni M Yagari Bhastara alias Gerry menemui Panitera PTUN Medan.

“Katanya paniteranya telepon terus menerus untuk datang bawa THR (tunjangan hari raya). Saya enggak pernah izinkan dia (Gerry),” ujar OC Kaligis saat keluar Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Rabu (15/7/2015).

Dia berdalih, saat itu dirinya tengah berada di Bali dan melarang Gerry menemui panitera PTUN Medan. Dia pun membantah saat ditanya soal permintaan uang oleh hakim PTUN.

Menurut OC Kaligis, dirinya sudah berulang kali mengingatkan anak buahnya tersebut agar tak main-main dalam perkara itu. Namun, Gerry disebut berangkat ke Medan atas inisiatifnya sendiri.

Kendati begitu, OC Kaligis mengakui, anak buahnya tersebut sudah lama bergabung di kantor advokat yang didirikannya. “Dia (Gerry) udah tiga tahun (bergabung), sudah banyak perkara yang dia pegang,” tukasnya.

Seperti diketahui, pada Senin, 14 Juli 2015 penyidik menjemput OC Kaligis di sebuah hotel di bilangan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Usai dijemput paksa, OC Kaligis pun resmi ditetapkan sebagai tersangka. Pada hari yang sama OC juga harus menerima nasib untuk ditahan di Rutan KPK Cabang Pomdam Guntur.

Atas kasus ini, OC diduga melanggar Pasal 6 Ayat 1 huruf a dan Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau huruf b dan atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 64 Ayat 1 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Selain Kaligis, lima orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, Tripeni Irianto Putro (TIP), Anggota Majelis Hakim Amir Fauzi (AF) dan Dermawan Ginting (DG), Panitera sekaligus Sekretaris PTUN Medan Syamsir Yusfan (SY).

Serta seorang pengacara yang diduga anak buah dari pengacara kondang OC Kaligis bernama M Yagari Bhastara (MYB). Kelimanya diduga tersangkut kasus Bansos dan BDB Sumut tahun anggaran 2012 dan 2013.

sumber: http://nasional.sindonews.com/read/1024071/13/oc-kaligis-bantah-perintahkan-anak-buahnya-beri-hakim-ptun-thr-1436951891

Usut Kaligis, Partai NasDem Dukung KPK #bongkarkasusOCK

ock

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, mendukung proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Ketua Mahkamah Partai di NasDem, OC Kaligis.

“Mendukung penuh tanpa sedikit pun keraguan atas upaya penegakan hukum yang terus diperjuangkan anak bangsa. Dan itu harus berlaku secara keseluruhan universal. Termasuk dalam kasus OC Kaligis,” ujarnya saat menggelar jumpa pers di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, Rabu, 15 Juli 2015.

Meski demikian, Surya Paloh mengingatkan, proses hukum yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur.

“Jelas spirit penegakan hukum dengan semangat transparansi dan juga asas praduga tak bersalah,” katanya menambahkan.

Paloh menjelaskan, setiap kader yang telah ditetapkan menjadi tersangka otomatis akan terkena sanksi. Meski demikian, untuk kasus OC Kaligis, ketentuan partai itu tidak diberlakukan. Ia menegaskan, OC Kaligis telah mengundurkan diri sebagai fungsionaris Partai NasDem.

“Tidak ada sanksi bagi kasus OC Kaligis, karena sejak semalam, melalui telepon beliau sudah mengundurkan diri baik sebagai ketua Mahkamah Partai, fungsionaris partai, beliau pun dia siap,” katanya menerangkan.

Paloh pun menerima keputusan OC Kaligis.

“Dengan berat hati, saya menerima putusan tersebut dan menghormati langkah tersebut.”

(mus)

sumber : http://politik.news.viva.co.id/news/read/650807-usut-kaligis–partai-nasdem-dukung-kpk

MA Diminta Tingkatkan Pengawasan di Lembaga Peradilan

Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) diminta mengawasi lebih ketat terhadap proses peradilan di Indonesia. Terutama usai terbongkarnya kasus dugaan suap yang dilakukan kantor pengacara Otto Cornelis Kaligis terhadap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan oleh ‎Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kasus itu menjadi bukti bahwa korupsi dunia peradilan masih ada. Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Ginting menilai praktik korupsi peradilan terjadi karena tidak terkoordinasinya pengawasan antara MA dengan KY serta organisasi profesi untuk advokat.

Sejauh ini KY sudah bersikap aktif dengan melaporkan beberapa rekomendasi sanksi kepada hakim-hakim ‘nakal’. Namun belum ada yang direspons MA terkait dengan kinerja para hakim saat menjalani persidangan.

“Apa yang terjadi di Medan adalah warning, harus menjadi perhatian bagi para hakim terhadap upaya-upaya tidak jujur dari pihak yang berperkara. Putusan harus berdasarkan fakta dan pembuktian selama persidangan. Jadi semua pihak harus jujur dalam menangani perkara,” kata Miko di Jakarta Rabu (15/7/2015).

Sementara pengamat hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta Choirul Huda meminta pengawasan terhadap pihak-pihak yang tertangkap tangan melakukan suap semakin diperketat. Kuat diduga praktik suap itu juga terjadi pada kasus yang kini melibatkan kantor pengacara OC Kaligis & Associates.

‎Praktik suap semacam ini, kata dia, adalah persoalan mental. Sangat mungkin hal yang sama juga dilakukan pada kasus lain, apalagi jika nilai perkaranya lebih menarik dan menawarkan keuntungan yang lebih besar.

“MA dan KY harus lakukan pengawasan lebih ketat kepada hakim-hakim dan perangkat pengadilan lainnya,” kata Choirul Huda.

KPK ‎resmi menetapkan pengacara kondang OC Kaligis sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan dan pemberian suap hakim PTUN Medan, Sumatera Utara. KPK menetapkan Kaligis sebagai tersangka usai ditemukan 2 alat bukti permulaan yang cukup.

Oleh KPK, Kaligis dijerat dengan Pasal 6 ayat 1 a Pasal 5 a dan b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 64 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (Ali/Ado)

sumber : http://news.liputan6.com/read/2274082/ma-diminta-tingkatkan-pengawasan-di-lembaga-peradilan

MA dan KY Diminta Awasi Perkara Lain OC Kaligis #bongkarkasusOCK

Fiddy Anggriawan

Jurnalis

JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) diminta untuk melakukan pengawasan lebih ketat terhadap proses peradilan di Indonesia.

Terbongkarnya kasus suap oleh kantor pengacara OC Kaligis terhadap majelis hakim di PTUN Medan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi bukti bahwa korupsi peradilan masih eksis.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Miko Ginting menilai praktik korupsi peradilan terjadi karena tidak terkoordinasinya pengawasan yang dilakukan KY dan MA, serta organisasi profesi untuk advokat.

Pihak KY sudah melaporkan beberapa rekomendasi, namun belum ada yang direspon MA terkait dengan kinerja para hakim saat menjalani persidangan.

“Apa yang terjadi di Medan adalah warning, harus menjadi perhatian bagi para hakim terhadap upaya-upaya tidak jujur dari pihak yang berperkara. Putusan harus berdasarkan fakta dan pembuktian selama persidangan. Jadi semua pihak harus jujur dalam menangani perkara,” tegas Miko, Rabu (15/7/2015).

Dalam kesempatan terpisah, pengamat hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Choirul Huda, meminta agar pengawasan terhadap pihak-pihak yang tertangkap tangan melakukan suap semakin diperketat.

Kuat diduga praktik suap itu juga terjadi pada kasus yang kini melibatkan kantor pengacara OC Kaligis. “Praktik suap semacam ini adalah mental. Sangat mungkin hal yang sama juga dilakukan pada kasus lain, apalagi jika nilai perkaranya lebih menarik dan menawarkan keuntungan yang lebih besar. MA dan KY harus lakukan pengawasan lebih ketat kepada hakim-hakim dan perangkat pengadilan lainnya,” tegas Choirul Huda.

Seperti diketahui saat ini kantor pengacara OC Kaligis sedang menangani perkara gugatan perdata senilai USD125 juta atau sekitar Rp1,6 triliun kepada Jakarta International School (JIS). Dalam kasus ini OC mewakili TPW, ibu salah satu murid di JIS yang mengaku mengalami kekerasan seksual yaitu MAK.

Dalam persidangan kasus perdata ini, terungkap sejumlah kejanggalan yang disampaikan oleh saksi-saksi. Di antaranya adalah keterangan tertulis dari Dr. Osmina dari RSPI yang menyatakan bahwa TPW telah menyalahgunakan surat rujukan yang dia keluarkan.

Surat yang harusnya digunakan untuk mengurus klaim asuransi anaknya, MAK, justru digunakan sebagai bukti adanya kasus kekerasan seksual terhadap MAK.

Padahal, seperti keterangan sang dokter, surat tersebut dibuat tanpa melalui prosedur pemeriksaan bagi korban yang diduga mengalami kekerasan seksual, sehingga hasilnya tidak valid.

Celakanya surat keterangan RSPI tersebut dijadikan dasar bagi majelis Hakim sidang pidana dalam menjatuhkan vonis 7-8 tahun penjara kepada 5 pekerja kebersihan PT ISS yang didakwa melakukan kekerasan seksual terhadap MAK.

Pengacara JIS Judiati Setyoningsih mengatakan, Dr. Osmina dari RSPI telah mencabut surat keterangan yang digunakan oleh penggugat sebagai bukti di sidang perdata kasus ini.

Pencabutan ini dilakukan dokter tersebut melalui surat keterangannya kepada hakim. Dinyatakan dalam surat tersebut bahwa Ibu penggugat memaksa ia untuk mengeluarkan surat keterangan untuk alasan penggantian asuransi kesehatan.

“Menjadi tanda tanya mengapa bukti dari kasus ini seperti diada-adakan? Dari berbagai bukti yang telah disampaikan di persidangan, jelas dapat disimpulkan bahwa sodomi tidak pernah terjadi. Kami berharap majelis hakim dapat melihat bukti-bukti ini dengan jelas dan seksama dalam memutuskan perkara dengan tuntutan fantastis ini,” jelas Judiati kemarin.

Sidang perkara perdata dengan tuntutan senilai USD125 juta atau senilai Rp1,6 triliun agendanya akan melakukan pembacaan putusan pada 30 Juli 2015.

(fid)

Resmi Tersangka, OC Kaligis Kooperatif Saat Ditangkap KPK

ockJakarta (14/07) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan proses penangkapan pengacara kondang OC Kaligis berjalan lancar dan tersangka cukup koperatif. OC Kaligis ditersangkakan dalam kasus dugaan suap hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan.

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Johan Budi, saat ditangkap OC Kaligis tidak melakukan perlawanan. “Tadi Pak OCK (OC Kaligis) kooperatif ya, maksudnya pas dijemputnya itu, pas disampaikan surat panggilan kepada yang bersangkutan, barulah yang bersangkutan kemudian ikut ke KPK,” ujar Johan di Gedung KPK, Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Selasa (14/7/2015).

Dijelaskan Johan Budi, KPK melakukan penjemputan sekitar pukul 15.30 WIB itu di sebuah hotel mewah di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. “Kita (KPK) dapat info Pak OCK sedang di hotel di dekat Lapangan Banteng,” pungkasnya.

Johan menjelaskan, dalam perkara ini OC Kaligis diduga bersama-sama dengan anah buahnya M Yagari Bhastara alias Gerry menyuap hakim PTUN Medan. FN-05

Kasus PTUN Medan, KPK Minta Imigrasi Cegah Gubernur Sumut dan OC Kaligis

1457068780x390

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Dirjen Imigrasi melakukan pencegahan ke luar negeri atas nama Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan pengacara OC Kaligis.

Pimpinan sementara KPK, Indriyanto Seno Adji, mengatakan, permintaan pencegahan dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan suap terhadap para hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan.

“Memang ada pencegahan untuk sekitar enam orang terkait kasus terkait OTT (operasi tangkap tangan) hakim TUN Medan. Setahu saya ada dua nama itu (Gatot dan OC Kaligis),” ujar Indriyanto melalui pesan singkat, Senin (13/7/2015).

Indriyanto mengatakan, KPK juga melakukan pencegahan kepada istri Gatot bernama Evy. Namun, ia mengaku tidak mengingat persis siapa tiga orang lainnya yang dicegah. Indriyanto mengatakan, pencegahan dilakukan agar mereka tidak berada di luar negeri jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk memberikan keterangan. (Baca: KPK Geledah Ruang Kerja Gubernur Sumut, Gatot Pujo Ada di Jakarta)

2018381gatot-pujo300x400TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho

“Kami memerlukan pendalaman keterkaitan antara layer atas dari pemberi kuasa dan penerima kuasa,” kata dia.

Menurut Indriyanto, tidak mungkin M Yagari Bhastara Guntur alias Gerry yang ikut ditangkap bersama hakim PTUN bermain sendirian dalam kasus ini. Gerry merupakan pengacara dari kantor hukum milik OC Kaligis.

Ia menduga ada pihak lain yang memberi kuasa kepada Gerry untuk melakukan hal yang diduga sebagai tindak pidana tersebut. (Baca: KPK Dalami dari Mana Uang Suap untuk Hakim PTUN Medan)

“Menurut logika dan fakta sementara, agak tidak mungkin seorang Gerry memiliki uang suap tersebut,” kata Indriyanto.

Indriyanto menambahkan, KPK telah mengirimkan surat permohonan cegah pada Jumat (10/7/2015). Namun, pihak Imigrasi hingga saat ini belum dapat dikonfirmasi apakah telah menerima surat itu atau belum.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Selain Gerry, KPK menetapkan Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro, Hakim Amir Fauzi, Hakim Dermawan Ginting, dan panitera sekretaris, Syamsir Yusfan.

Penyuapan itu diduga terkait kasus sengketa antara pemohon, yakni mantan Ketua Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemprov Sumut, Fuad Lubis, dan termohon, yakni Kejaksaan Tinggi Sumut.

Dalam putusannya pada Selasa, majelis hakim PTUN yang dipimpin Tripeni dengan anggota Amir Fauzi dan Dermawan Ginting menyatakan, ada unsur penyalahgunaan wewenang dalam keputusan Kejaksaan Tinggi Sumut pada 31 Maret 2015 soal permintaan keterangan terhadap Fuad Lubis. Gerry diduga memberikan uang suap kepada tiga hakim PTUN Medan tersebut.

Diduga, pengacara yang menyuap hakim PTUN Medan ini berkomitmen memberikan uang suap hingga 30.000 dollar AS.

OC Kaligis sebelumnya mengakui bahwa Gerry adalah anak buahnya di kantor OC Kaligis & Associates. Namun, OC mengaku tidak tahu-menahu soal uang yang diduga diberikan Gerry kepada majelis hakim di PTUN Medan. (Baca: OC Kaligis Mengaku Tak Tahu Anak Buahnya Beri Uang ke Hakim PTUN Medan)